Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah ……………

Di bawah ini merupakan asas pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan kecuali …………………

Yang bukan tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan …………………………

Adapun ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan kecuali …………….

Bentuk kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah/ pemerintah daerah dalam rangka pencegahan perusakan hutan kecuali ………………………

Yang termasuk jenis perbuatan perusakan hutan adalah …………………

Tindakan yang dilarang dalam hal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berupa ………………………

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan ………………………

Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari ………………

Pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dalam hal perusakan hutan, selain dikenai sanksi pidana akan mendapatkan sanksi administratif berupa ………………

Pelarangan bagi setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia terkait perusakan hutan meliputi …………………

Guna mempercepat mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan, penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama …………… sejak dimulainya penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang sekurang-kurangnya memuat ………………

Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama ……………… hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari ……………………

Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dipimpin seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa orang deputi. Deputi yang dimaksud kecuali ……………

Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertugas …………………

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara …………………

Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kecuali ……………………

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan ………………………

Jenis hutan yang diklasifikasikan menurut fungsinya meliputi …………………

Hutan produksi terbagi dalam 3 jenis yaitu …………………

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah kerusakan hutan adalah ……………

Bentuk kerja sama internasional dalam rangka pencegahan perusakan hutan kecuali ……………

Dalam upaya pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup, sangat terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam melaporkan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang yang berlaku. Namun untuk jaminan dan pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan informan berupa …………………

Berikut yang merupakan manfaat hutan tropis kecuali …………………………

Penetapan ruang lingkup permasalahan dalam AMDAL bertujuan untuk ……………………

Di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik di kawasan tropis adalah …….

Berikut merupakan salah satu tujuan dari konvensi biodiversitas adalah …………………

Berikut yang bukan merupakan cirri vegetasi hutan mangrove adalah ……………………

Hutan pada suatu daerah memiliki peranan terhadap curah hujan yang berkaitan dengan proses ………………………

Secara tidak langsung keberadaan hutan tropis memiliki pengaruh terhadap suhu karena ………………………

Jenis hujan yang terjadi karena adanya massa uap air yang bergerak ke arah dataran tinggi dinamakan ………………

Orang perseorangan yang terbukti dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dipidana penjara paling lama ……………………

Pidana denda paling banyak bagi orang perseorangan yang terbukti dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan adalah …………

Korporasi yang terbukti melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dipidana penjara paling lama ………………………

Pidana denda paling banyak bagi orang perseorangan yang terbukti dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan adalah …………

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana denda paling sedikit ………………

Berikut yang bukan merupakan tugas kepala daerah adalah …………………

Bukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala dalam menjalankan tugasnya adalah …………

Kondisi ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani masa tahan atau berhalangan sementara, maka yang melaksanakan tugas kepala pemerintahan daerah sehari-hari adalah …………………

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, tugas wakil kepala daerah adalah kecuali ……………

Berikut yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah ……………

Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPRD Provinsi adalah ………………

Bila ditinjau dari sudat tugasnya, BPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan sebagian dari fungsi DPR. Anggapan tersebut didasari oleh ……………

Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia menempatkan induvidu dan masyarakat dalam suatu hubungan selaras, serasi dan seimbang. Guna mencapai hal tersebut, kita senantiasa harus mau dan mampu …………………

Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 NKRI secara tersirat berisi tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah yaitu ……………

Pelaksanaan pembangunan di negara kita selalu mengutamakan kemakmuran dan keadilan. Perwujudan keadilan dalam pembangunan dapat terlihat pada ………………

Berikut ini termasuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bersifat regulatif adalah ……………..

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah guna menjamin pelaksanaan sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai adalah ……………

Yang merupakan cirri pokok hubungan pemerintah pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah …………

Corak persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain …………………

Berikut merupakan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah kecuali ……………………

Berikut sifat dekonsentrasi dalam bentuk fiel administration yang benar adalah …………

Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah merupakan tugas …………………

Pembentukan perangkat daerah dalam peraturan pemerintah dilakukan berdasarkan beberapa asas. Salah satunya penentuan jumlah dan susunan perangkat daerahyang didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengertian dari asas ………………

Yang bertugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif adalah …………………

Yang termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ………………

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan atas beberpa asas kecuali …………………

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai ……………

Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ……………….

Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah …………………

Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ………………….

Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah ……………

Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …………………………

Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan …………………

Posisi pegawai aparatur sipil negara memiliki fungsi penting, yaitu ……………….

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Membantu dalam upaya mensejahterahkan dan mencerdaskan bangsa
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

Yang merupakan tugas pokok pegawai aparatur sipil negara adalah ……………………

Di bawah yang merupakan jabatan bagi profesi pegawai aparatur sipil negara adalah ………

Tanggung jawab jabatan admistrasi dalam profesi pegawai aparatur sipil negara adalah ……………

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas ………………

Berikut ini yang bukan termasuk jabatan fungsional keterampilan dalam struktur pegawai ASN adalah ……………….

Perhatikan jabatan pegawai ASN berikut

1. jabatan pimpinan tinggi utama
2. jabatan pimpinan tinggi madya
3. jabatan pimpinan tingga muda
4. jabatan pimpinan tinggi pratama
5. jabatan pimpinan tinggi fungsional

kedudukan jabatan pimpinan tinggi yang benar adalah …………………

Pada kondisi dan atas kebutuhan, jabatan pegawai ASN dapat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri menurut undang-undang. Pengisian tersebut dapat dilakukan pada ………………

Hal yang membedakan hak antara PNS dan PPPK adalah …………

Berikut ini merupakan kewajiban pegawai ASN, kecuali …………………

Kewenanagan dalam menentukan arah kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN dipegang oleh ………………

Lembaga yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN adalah ………….

Lembaga yang memiliki kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN adalah ………………

Lembaga yang memiliki kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN adalah ………………

Berikut ini instansi yang bukan merupakan delegasi dan pelimpahan kewenangan dari presiden yang berkaitan dengan manajemen ASN adalah ……………

Berikut merupakan tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah kecuali ……

Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi untuk …………………

Yang bukan fungsi  Lembaga Administrasi Negara adalah …………………

Lembaga Administrasi Negara memiliki wewenang dalam hal …………………………

Yang bukan fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah………………………

Dalam hal manajemen pegawai ASN, Badan Kepegawain Negara (BKN) tertugas untuk ……………

Presiden dapat mendelegasikan serta memberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada …………………

Setiap pegawai ASN berhak mendapatkan hak kesempatan pengembangan karir. Berikut yang bukan merupakan dasar pengembangan karir adalah ………………………….

Aspek kompetensi yang diperhatikan dalam pengembangan karir ASN adalah ……………

Dua hal penting yang diperhatikan dalam pengembangan karir PNS adalah ……………

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat melalui ……………………

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan, kecuali ………………

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas, kecuali ……………………

Dalam struktur hirarki dan manajemen pegawai aparatur sipil negara, dosen dan peneliti menduduki posisi jabatan ……………

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, kecuali …………

Di bawah ini yang bukan prinsip nilai dasar profesi ASN adalah ………………………

Tujuan dari kode etik dan kode perilaku profesi ASN adalah untuk ………………………

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur
2. Menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945
3. Bertanggung jawab
4. Berintegritas tinggi
5. Bersinergi dalam jaringan kerja
6. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
7. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

Hal yang dimuat dalam kode etik dan kode perilaku profesi ASN adalah …………………………

Menurut perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari ……………………