Asas pengelolaan perikanan nasional menurut undang-undang tentang perikanan kecuali …………..

Pengelolaan perikanan nasional bertujuan untuk ……………….

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menurut undang-undang perikanan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi …………………

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, maka disusun rencana pengelolaan perikanan yang dilakukan oleh ………..

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai ………………

Dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan, pemerintah membentuk dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional yang diketuai oleh ……………..

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaat sumber daya ikan dan perairan di wilayah Indonesi, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan berupak ………..

Dalam upaya memaksimalkan pemanfaat sumber daya ikan dan perairan, pemerintah dapat menjalin kerjasama internasional. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal tersebut adalah ………….

Persyaratan dalam proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi ………………..

Subsistem yang tercakup dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi ……………

Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Dokumen persyaratan pendaftaran kapal perikanan meliputi …………….

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar. Selain menerbitkan surat izin berlayar, syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai kewenangan lain, yaitu ……………..

Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta dapat melakukan kerja sama dengan ……………

Dalam upaya peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan, pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi dayaikan kecil kecuali …………….

Undang-undang yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan perikanan nasional adalah ………….

Tugas pokok penyuluh perikanan adalah ……..

Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh perikanan memiliki fungsi …………………

Berikut ini yang bukan termasuk penyuluh perikanan ditinjau dari statusnya adalah ………

Dalam memberikan informasi dan pendidikan bidang perikanan, kegiatan penyuluhan diselenggarakan dengan asas …………………..

Pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial bertujuan untuk …………………

Fungsi utama sistem penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah …………………

Sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan perikanan adalah …………………..

Ketentuan yang diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan penyuluhan adalah ………………….

Berikut ini yang merupakan karakteristik badan perairan laut yang mengandung lebih banyak oksigen terlarut adalah bagian …..
1) Permukaan badan perairan
2) Yang banyak ditumbuhi oleh tumbuhan hijau/alga
3) Perairan dalam dan dingin tanpa cahaya matahari

Berikut ini yang bukan merupakan strategi penyuluhan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah …….

Tugas badan penyuluhan pada tingkat pusat adalah ………………

Dalam menunjang keberhasilan sistem penyuluhan, maka dibentuk Komisi Penyuluhan Nasional yang bertugas …………………..

Dalam pengorganisasian dan pelaksanaan penyuluhan, maka dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan yang mempunyai tugas untuk …………….

Di bawah ini yang bukan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan adalah ……..

Berikut ini yang merupakan tugas Balai Penyuluhan kecuali ……………

Materi penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan harus berisi unsur-unsur kecuali ………….

Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari ……………

Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa bersumber dari ……………..

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluhan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun swasta atau swadaya. Pembinaan dan pengawasan meliputi …….

Setiap penyuluh PNS yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi akan dikenakan sanksi …………..

Setiap penyuluh swasta yang melakukan penyuluhan dengan materi teknologi tertentu yang belum mendapat rekomendasi akan dikenakan sanksi…………

Berikut merupakan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 meliputi …………..

Target indikator kinerja utama KKP untuk perumbuhan PDB perikanan tahun 2024 adalah sebesar …………

Program prioritas KKP Tahun 2020 dalam sektor pengelolaan ruang laut kecuali ………….

Program prioritas KKP Tahun 2020 dalam sektor perikanan tangkap kecuali ………….

Program prioritas KKP Tahun 2020 dalam sektor perikanan budidaya kecuali ………….

Program prioritas KKP Tahun 2020 dalam sektor karantina ikan kecuali ………….

Program prioritas KKP Tahun 2020 dalam sektor pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kecuali ………….

Rencana aksi prioritas kegiatan pelatihan dan penyuluhan tahun 2020 mencakup 4 prioritas nasional kecuali …………..

Rencana aksi prioritas kegiatan pelatihan dan penyuluhan tahun 2020 mencakup prioritas bidang yaitu …………..

Yang bukan merupakan tujuan penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2020 ini adalah untuk ………….

Adapun sasaran penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2020 ini adalah …………….

Berikut persyaratan Lokasi Persyaratan lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Budidaya Ikan Lele dan/atau Ikan Nila Sistem Bioflok Tahun Anggaran 2020 adalah …………

Penyuluh perikanan untuk menjamin efektfitas pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan pemerintah, maka dilakukan penyuluhan dan bimbingan oleh penyuluh perikanan. Tugas penyuluh perikanan dalam hal tersebut adalah ……………...

Fungsi penyuluh dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat sehingga dapat merubah perilaku dan sikap pelaku utama dari tidak mau menjadi mau disebut dengan ……………

Penyuluh harus dapat memperkaya pelaku utama dengan informasi dan teknologi merupakan fungsi penyuluh dalam hal …………

Kemampuan penyuluh dalam memberdayakan masyarakat untuk menciptakan sesuatu dalam rangka mengubah pelaku utama/usaha menjadi lebih baik dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan mereka disebut dengan ………….

Pada pemeriksaan kualitas air dengan alat indikator menggunakan kertas lakmus bertujuan untuk mengukur ……………….

Dalam mengestimasi tingkat produksi ikan dapat dilakukan dengan metode …………..

Di bawah ini yang merupakan jenis rumput lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber alginat dan yodium adalah ………

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, menghadapi beberapa tan tantangan kecuali ………….

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan jalannya program Reformasi Birokrasi kecuali ……………

Isu strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada periode 2020-2024, diantaranya …………………..

Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas, kecuali ……………………

Dalam struktur hirarki dan manajemen pegawai aparatur sipil negara, dosen dan peneliti menduduki posisi jabatan ……………

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, kecuali …………

Di bawah ini yang bukan prinsip nilai dasar profesi ASN adalah ………………………

Tujuan dari kode etik dan kode perilaku profesi ASN adalah untuk ………………………

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur
2. Menjunjung tinggi pancasila dan UUD 1945
3. Bertanggung jawab
4. Berintegritas tinggi
5. Bersinergi dalam jaringan kerja
6. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
7. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan

Hal yang dimuat dalam kode etik dan kode perilaku profesi ASN adalah …………………………

Menurut perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari ……………………

Posisi pegawai aparatur sipil negara memiliki fungsi penting, yaitu ……………….

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Membantu dalam upaya mensejahterahkan dan mencerdaskan bangsa
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

Yang merupakan tugas pokok pegawai aparatur sipil negara adalah ……………………

Di bawah yang merupakan jabatan bagi profesi pegawai aparatur sipil negara adalah ………

Tanggung jawab jabatan admistrasi dalam profesi pegawai aparatur sipil negara adalah ……………

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas ………………

Berikut ini yang bukan termasuk jabatan fungsional keterampilan dalam struktur pegawai ASN adalah ……………….

Perhatikan jabatan pegawai ASN berikut

1. jabatan pimpinan tinggi utama
2. jabatan pimpinan tinggi madya
3. jabatan pimpinan tingga muda
4. jabatan pimpinan tinggi pratama
5. jabatan pimpinan tinggi fungsional

kedudukan jabatan pimpinan tinggi yang benar adalah …………………

Pada kondisi dan atas kebutuhan, jabatan pegawai ASN dapat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri menurut undang-undang. Pengisian tersebut dapat dilakukan pada ………………

Hal yang membedakan hak antara PNS dan PPPK adalah …………

Berikut ini merupakan kewajiban pegawai ASN, kecuali …………………

Kewenanagan dalam menentukan arah kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN dipegang oleh ………………

Lembaga yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN adalah ………….

Lembaga yang memiliki kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN adalah ………………

Lembaga yang memiliki kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN adalah ………………

Berikut ini instansi yang bukan merupakan delegasi dan pelimpahan kewenangan dari presiden yang berkaitan dengan manajemen ASN adalah ……………

Berikut merupakan tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah kecuali ……

Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi untuk …………………

Yang bukan fungsi  Lembaga Administrasi Negara adalah …………………

Lembaga Administrasi Negara memiliki wewenang dalam hal …………………………

Yang bukan fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah………………………

Dalam hal manajemen pegawai ASN, Badan Kepegawain Negara (BKN) tertugas untuk ……………

Presiden dapat mendelegasikan serta memberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada …………………

Setiap pegawai ASN berhak mendapatkan hak kesempatan pengembangan karir. Berikut yang bukan merupakan dasar pengembangan karir adalah ………………………….

Aspek kompetensi yang diperhatikan dalam pengembangan karir ASN adalah ……………

Dua hal penting yang diperhatikan dalam pengembangan karir PNS adalah ……………

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat melalui ……………………

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan, kecuali ………………

Yang bukan mencakup pengeluaran pembiayaan dari APBD adalah ………

Dalam hal penyusunan rencana APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada …………

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya ……………..

Menjamin ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak merupakan …………

Pengelolaan kuangan daerah sangat berkaitan erat dengan APBD. Berikut yang bukan fungsi APBD adalah ……………

Semua hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dimuat dalam …………….

Berikut ini yang bukan pendapatan asli daerah bagi kabupaten dan kota adalah ……………..

Salah satu sumber penerimaan bagi keuangan daerah adalah dana perimbangan yang meliputi ……………