Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Hal utama yang terpenting dalam manajemen keuangan dan pembiayaan adalah …………………

Dalam penggunaan sumberdaya keuangan, sebuah instansi harus memiliki kerangka kerja yang jelas. Kerangka kerja manajemen keuangan di sebuah instansi mencakup pengertian sebagai berikut, kecuali …………..

Dalam manajemen keuangan dan pembiayaann sebuah instansi, dikenal pemisahan tugas manajemen keuangan meliputi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Kewenangan ordonator adalah ………………

Di bawah yang merupakan tugas manajemen keuangan kecuali ………………

Di bawah ini yang bukan merupakan komponen utama manajemen keuangan dan pembiayaan adalah ………………

Suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang merupakan maksud dari konsep ………………..

Rekening hutang pajak dapat dikelompokkan sebagai sumber dana yang bersifat ……………………

Tiga motif untuk memiliki kas menurut John Maynard yaitu ………………

Sebagai alat perencanaan, anggaran harus memperhatikan hubungan anggaran yang satu dengan yang lain. Aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah ……………

Dalam anggaran sektor publik, harus mencakup aspek …………

Besaran tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif ……………

Bertanggung jawab terhadap keputusan dan pengalokasian sumber-sumber ekonomi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah penjelasan dari ……………..

Laporan yang menunjukkan keluar masuknya kas selama periode tertentu, adalah pengertian dari ………………..

Pengendalian biaya, penentuan harga, dan pengukuran biayamodal Termasuk dalam golongan fungsi pengendalian ……………..

Dalam menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi serta jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah menggunakan surat ………………

Besaran pungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan kepala daerah baik melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun melalui dokumen lainnya yang dipersamakan adalah cirri dari sistem  pemungutan pajak …………….

Pada dasarnya cukai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut untuk penerimaan negara terhadap pemakai beberapa jenis barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Adapun barang tertentu yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dikembalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Dalam penggunaannya berpotensi menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Bentuk pengeluaran daerah saat ini yang nantinya akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut …………

Penyerahan dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mempunyaitujuan-tujuan berikut ini, kecuali ………………

Dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada suatu daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut …………….

Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi disebut …………………

Salah satu bentuk pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten olehpemerintah pusat antara lain adalah ………………………

Berikut ini yang merupakan bentuk pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan adalah …………………….

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip keterbukaan merupakan pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ………………

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Yang tidak termasuk dari kewenangan tersebut adalah ………………

Berikut ini yang bukan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah adalah ………………………

Tujuan utama pengangkatan pejabat yang bertugas dalam melakukan pengawasan internal daerah adalah …………………

Pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan , pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan negara harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang disebutkan dalam undang-undang keuangan negara. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN kecuali ………………….

Asas pengelolaan keuangan negara yang mengutamakan keahlian berasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan penjabaran dari asas …………………….

Yang bukan merupakan tugas menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya ………………

Lingkup keuangan negara yang dilihat dari perspektif yuridis formal di dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Keuangan Negara diatur bahwa terdapat 9 (Sembilan) ruang lingkup keuangan negara, kecuali …………………

Komponen keuangan daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 kecuali …………………

Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undang yang lebih tinggi harus dijalankan secara tertib artinya ……………

Yang dimaksud dengan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ……………

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Bupati/Walikota dapat menyusun peraturan daerah berkaitan dengan APBD. Perda tentang APBD tersebut disampaikan kepada ………………

Sumber penerimaan daerah dalam bentuk bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat disebut …………

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang memiliki kewenangan sebagai otorisator adalah ……………

Pengelolaan kuangan daerah sangat berkaitan erat dengan APBD. Berikut yang bukan fungsi APBD adalah ……………

Semua hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah dimuat dalam …………….

Berikut ini yang bukan pendapatan asli daerah bagi kabupaten dan kota adalah ……………..

Salah satu sumber penerimaan bagi keuangan daerah adalah dana perimbangan yang meliputi ……………

Yang bukan mencakup pengeluaran pembiayaan dari APBD adalah ………

Dalam hal penyusunan rencana APBD, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada …………

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya ……………..

Menjamin ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak merupakan …………

Berikut yang bukan merupakan tugas kepala daerah adalah …………………

Bukan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala dalam menjalankan tugasnya adalah …………

Kondisi ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani masa tahan atau berhalangan sementara, maka yang melaksanakan tugas kepala pemerintahan daerah sehari-hari adalah …………………

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, tugas wakil kepala daerah adalah kecuali ……………

Berikut yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah ……………

Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang DPRD Provinsi adalah ………………

Bila ditinjau dari sudat tugasnya, BPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan sebagian dari fungsi DPR. Anggapan tersebut didasari oleh ……………

Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia menempatkan induvidu dan masyarakat dalam suatu hubungan selaras, serasi dan seimbang. Guna mencapai hal tersebut, kita senantiasa harus mau dan mampu …………………

Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 NKRI secara tersirat berisi tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah yaitu ……………

Pelaksanaan pembangunan di negara kita selalu mengutamakan kemakmuran dan keadilan. Perwujudan keadilan dalam pembangunan dapat terlihat pada ………………

Berikut ini termasuk pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bersifat regulatif adalah ……………..

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah guna menjamin pelaksanaan sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tercapai adalah ……………

Yang merupakan cirri pokok hubungan pemerintah pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah …………

Corak persebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang menggunakan ajaran rumah tangga formil antara lain …………………

Berikut merupakan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah kecuali ……………………

Berikut sifat dekonsentrasi dalam bentuk fiel administration yang benar adalah …………

Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah merupakan tugas …………………

Pembentukan perangkat daerah dalam peraturan pemerintah dilakukan berdasarkan beberapa asas. Salah satunya penentuan jumlah dan susunan perangkat daerahyang didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengertian dari asas ………………

Yang bertugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif adalah …………………

Yang termasuk urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ………………

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan atas beberpa asas kecuali …………………

Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai ……………

Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ……………….

Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah …………………

Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ………………….

Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah ……………

Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …………………………

Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan …………………

Posisi pegawai aparatur sipil negara memiliki fungsi penting, yaitu ……………….

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Membantu dalam upaya mensejahterahkan dan mencerdaskan bangsa
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

Yang merupakan tugas pokok pegawai aparatur sipil negara adalah ……………………

Di bawah yang merupakan jabatan bagi profesi pegawai aparatur sipil negara adalah ………

Tanggung jawab jabatan admistrasi dalam profesi pegawai aparatur sipil negara adalah ……………

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas ………………

Berikut ini yang bukan termasuk jabatan fungsional keterampilan dalam struktur pegawai ASN adalah ……………….

Perhatikan jabatan pegawai ASN berikut

1. jabatan pimpinan tinggi utama
2. jabatan pimpinan tinggi madya
3. jabatan pimpinan tingga muda
4. jabatan pimpinan tinggi pratama
5. jabatan pimpinan tinggi fungsional

kedudukan jabatan pimpinan tinggi yang benar adalah …………………

Pada kondisi dan atas kebutuhan, jabatan pegawai ASN dapat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri menurut undang-undang. Pengisian tersebut dapat dilakukan pada ………………

Hal yang membedakan hak antara PNS dan PPPK adalah …………

Berikut ini merupakan kewajiban pegawai ASN, kecuali …………………

Kewenanagan dalam menentukan arah kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN dipegang oleh ………………

Lembaga yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN adalah ………….

Lembaga yang memiliki kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN adalah ………………

Lembaga yang memiliki kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN adalah ………………

Berikut ini instansi yang bukan merupakan delegasi dan pelimpahan kewenangan dari presiden yang berkaitan dengan manajemen ASN adalah ……………

Berikut merupakan tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah kecuali ……

Komisi Aparatur Sipil Negara berfungsi untuk …………………

Yang bukan fungsi  Lembaga Administrasi Negara adalah …………………

Lembaga Administrasi Negara memiliki wewenang dalam hal …………………………

Yang bukan fungsi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah………………………

Dalam hal manajemen pegawai ASN, Badan Kepegawain Negara (BKN) tertugas untuk ……………

Presiden dapat mendelegasikan serta memberikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada …………………

Setiap pegawai ASN berhak mendapatkan hak kesempatan pengembangan karir. Berikut yang bukan merupakan dasar pengembangan karir adalah ………………………….

Aspek kompetensi yang diperhatikan dalam pengembangan karir ASN adalah ……………

Dua hal penting yang diperhatikan dalam pengembangan karir PNS adalah ……………

Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat melalui ……………………

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan, kecuali ………………